Rabu, 28 Maret 2012

Tugas 3 Perekonomian Indonesia


judul : Kemiskinan

abstrak :

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan pokok bahasan yang menarik serta penting untuk dibahas. Dimana masyarakat kita khususnya  kota Jakarta, masih banyak sekali dilanda kemiskinan. Kita semua tahu masyarakat Indonesia khususnya di Ibu Kota kita yaitu Jakarta sudah banyak dilanda kemiskinan , itu semua disebabkan karena kurang pedulinya masyarakat Indonesia, yang selalu ingin memuaskan diri mereka sendiri. Seperti halnya  orang kaya yang selalu ingin memperkaya diri mereka sendiri.
Dengan memakan uang-uang yang seharusnya milik orang miskin. Itulah tindakan manusia yang tidak bermoral. Padahal pendidikan mereka tinggi. Tapi tindakan mereka terlalu rendah. Kita semua tahu banyak masyarakat miskin yang hidupnya sengsara bahkan, untuk mencari sesuap nasi saja harus meminta – meminta bahkan harus melalukan tindakan yang tidak sewajarnya seperti : mencuri, mencopet,  menghipnotis, bahkan sampai tega membunuh yang merupakn tindak anarkis dan sangat tidak bermoral, serta masih banyak tindakan yang lainnya.
Tindakan mereka itu tidak bisa dibenarkan, walaupun mereka sebenarnya melakukan hal yang demikian  itu karena mereka membutuhkan uang demi sesuap nasi untuk  hidup bagi diri mereka masing – masing ataupun keluarga mereka.. Mereka pun tidak bisa melakukan hal yang pantas dan beretika seperti menjadi  :  padagang, karyawan atau berwirausaha yang membutuhkan skill  dan modal tinggi. Karena itu semua harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Tak biasa dipungkiri pendidikan mereka masih relatif rendah, dengan pendidikan yang rendah tentu saja mereka tidak mempunyai skill yang baik dan tidak punya modal tinggi untuk berwirausaha.
Sedangkan untuk lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia masih kurang memedai dilihat dari penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat populasinya. Apalagi di Ibu Kota Jakarta. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin hari, semakin meningkat serta kurangnya lapangan pekerjaan maka, semkin bnyak pula tindakan-tindakan kriminal yng semakin merajalele. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil. Karena, semakin banyaknya kemiskinan semakin banyak Dunia. Kita semua tahu karena perekonomian Indonesia yang semakin tinggi, kemiskinan pun semakin banyak  terutama masyarakat yang terletak di pinggiran kota sampai ada yang tidak memiliki tempat tinggal.
           Pemerintah seharusnya bisa memperbaiki keadaaan ini dengan menampung masyarakat-masyarakat kecil dan diberikan pekerjaan, pendidikan serta tempat tinggal yang layak. Tetapi faktanya dilapangan pemerintah hanya bisa memikirkan drinya sendiri dengan melakukan kecurangan-kecurangan seperti korupsi yang nantinya dipergunakan untuk membeli mewah antara lain : rumah mewah bintang lima, mobil, serta tempat usaha. Mereka pun tidak sadar bahwa uang yang mereka miliki adalah bukan hak mereka sepenuhnya. Melainkan ada hak orang lain juga yang terdapat dari penghasilan mereka perbulannya. Keadaan yang memperihatinkan ini tidak dapat  berubah sendiri kecuali ada keinginan dari para pejabat sendiri yang berkeinginan untuk  mengubahnya. Sungguh nyata terhadap masyarakat kecil yang selalu di diskriminasikan karena faktor ekonomi yang mereka punya , sangat berbeda dengan masyarakat  yang mampu dari segi ekonomi serta msayarakat yang berpendidikan tingggi .
                












Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat pertumbuhannya per- tahun  paling tinggi. Dengan menduduki peringkat keempat katagori penduduk terbanyak di Dunia. Tidak bisa di pungkiri lagi semakin banyak penduduk,  tentunya kebutuhan hidup pun semakin banyak. Kemiskinan pun merajalela, kebanyakan masyarakat pinggiran Ibu Kota masih miskin. Karena, pendidikan mereka yang masih rendah..  Dari mereka sendiri pun masih banyak yang tidak mengenyam bangku sekolah WAJAR Sembilan Tahun ( Wajib Belajar  Sembilan Tahun, SD enam tahun dan  SMP tiga tahun.
Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia serta pendidikan masyarakat  yang masih rendah, tentunya mereka tidak bisa bekerja mendapat pekerjaan yang layak,  untuk memenuhi butuhan hidup keluarga mereka. Dengan demikian pengangguran pun semakin menjamur.  Tidak heran karena adanya penganguran di Jakarta, jumlah tindak kriminal semakin mewabah . orang-orang yang penganguran rata-rata kurang akan pendidikannya. Sehingga mereka mencari perkerjaan tanpa berpikir panjang resiko apa yang mereka ambil, dampak buruknya pun  mereka tidak memperdulikannya. Sehingga jumlah penganguran  semakin bertambah.
Perpustakaan

Catatan  kaki :
1.                        ^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/27/tahun/2011/bulan/02/tanggal/17/id/590/. Diakses pada 23 Mei 2011. 
2.                       ^ a b c Badan Pusat Statistik. Tabel Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi DKI JAKARTA, diakses pada 11 Maret 2012
3.                       ^ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 27 Maret 2003. ISBN 9812302123. 
4.                       ^ Sesuai data resmi Dinas Kependudukan Jakarta tahun 2005)
5.                       ^ Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik
6.                       ^ R.L. Forstall, R.P. Greene, and J.B. Pick, Which are the largest? Why lists of major urban areas vary so greatly, Tijdschrift voor economische en sociale geografie 100, 277 (2009), Table 4
7.                       ^ Thee Liang Gie; Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta, Jakarta: Kotapraja Djakarta Raja, 1958, hal. 83.
8.                       ^ ".. Xacatara por outro nome Caravam ..", Barros, Da Asia decada IV, liv. 1, Cap XII, hlm. 77, dalam laman web Rushdy Hoesein, Sejarah Hari Lahirnya Kota Jakarta, 6 Juni 2007. Diakses 22 September 2011.
9.                       ^ T.B.G. jilid 19 tahun 1870, hal. 393, dalam Slamet Muljana, Sriwijaya, hal. 72. LKiS, 2006. ISBN 979-8451-62-7. Diakses 22 September 2011.
10.                   ^ Titik Pudjiastuti, (2007), Perang, dagang, persahabatan: surat-surat Sultan Banten, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-650-8.
11.                   ^ Jaketra, Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, www.jakarta.go.id, © 1995 - 2011 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Diakses 23 September 2011.
12.                   ^ Rushdy Hoesein, Sejarah Hari Lahirnya Kota Jakarta, 6 Juni 2007. Diakses 22 September 2011.
13.                   ^ Djulianto Susantio, Pendirian Jakarta dan Pangeran Jayakarta, hurahura.wordpress.com, 1 Maret 2010. Diakses 22 September 2011.
14.                   ^ Wijayakusuma, H.M. Hembing. Pembantaian Massal 1740, Tragedi Berdarah Angke. Pustaka Populer Obor. 
15.                   ^ Alwi Shahab, Koran Republika, 1 Desember 2007
16.                   ^ Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa, Firman Lubis, Masuo Jakarta, 2008 ISBN 979-3731-46-X
17.                   ^ Jakarta Kini
18.                   ^ Tak ada Krisis untuk Konsumtivisme. http://epaper.kompas.com/. Kesalahan: waktu tidak valid. 
19.                   ^ Three Old Sundanese Poems. KITLV Press. 27 Maret 2007.
20.                   ^ Data pemerintahan tidak ikut menghitung data kependudukan kecamatan Pesanggrahan dan Cilandak di Jakarta Selatan. Kedua kecamatan ini penduduknya adalah 300.000 jiwa atau sekitar 4 % penduduk Jakarta. Data ini tidak mencatat para penganut agama Kong Hu Cu
21.                   ^ Data Robert Cribb, Historical Atlas of Indonesia (2000:47-51)
22.                   ^ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 27 Maret 2003. 
23.                   ^ a b c Lance Castles, Profil Etnik Jakarta, Masup Jakarta, 2007
24.                   ^ Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage: Volume 3, Yayasan Untuk Indonesia, Jakarta Raya (Indonesia), 2005
25.                   ^ Nederlandsch Indie, Departement van Economischezaken, Volkstelling 1930 Vol. I, Batavia, 1935
26.                   ^ Sensus Penduduk Tahun 2000
27.                   ^ Turner, Peter (27 Maret 1997). Java (edisi ke-1st edition). Melbourne: Lonely Planet Publications. hlm. p. 37. ISBN 0-86442-314-4. 
28.                   ^ "Jakarta: When to Go". Lonely Planet. Lonely Planet Publications. 27 Maret 2008. http://www.lonelyplanet.com/worldguide/indonesia/jakarta/when-to-go. Diakses pada 6 Oktober 2008. 
30.                   ^ "Taman Medan Merdeka (Indonesian)". Dartmouth deskominfomas. Jakarta.go.id. http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/taman-kota/521-taman-medan-merdeka. 
31.                   ^ "Taman Suropati (Indonesian)". deskominfomas. Jakarta.go.id. http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/taman-kota/529-taman-suropati. 
33.                   ^ Hasil Peroleh Suara DPD DKI Jakarta
34.                   ^ Jakarta wraps up vote recapitulation, Democratic Party leads. The Jakarta Post. Edisi 2 Mei 2009 daring. Diakses 2 Mei 2009.
35.                   ^ 74 Persen Anggota DPRD DKI Wajah Baru. Kompas daring. 4-5-2009.
38.                   http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
39.                   ^ a b The World Bank, 2007, Understanding Poverty [1]
 
Nama Kelompok :
Nama : Mochammad Febro Pradityo
NPM : 28211550
Nama : Rizki Ningtyas S.
NPM : 28211732
KELAS : 1EB27
 




Kamis, 15 Maret 2012

sistem perekonomian indonesia


Sistem Perekonomian Indonesia
Indonesia memiliki sistem perekonomian berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting.
 Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Dari segi negatif antara lain :
  • Inflasi yang sangat tinggi
Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank.
Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.
Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.
  • Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
  1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
  2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
  3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
  • Kas negara kosong.
  • Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
  • Tanah pertanian rusak
  1. Tenaga kerja dijadikan romusha
  2. Tanah pertanian ditanami tanaman kerajinan
Dari segi positifnya yaitu :
  • Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekontiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagmenghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya
  1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  3. Penanaman kembali tanah kosong
  4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera .
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:
  • Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
  • Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :
  • Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
  • Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
  • Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
  • Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
  • Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
  • Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun.
Sistem Ekonomi Ali-Baba